Kemiskinan dan desentralisasi di Kutai Barat: dampak otonomi ...

Text-only Preview

Kemiskinan dan Desentralisasi
di Kutai Barat
Dampak Otonomi
Daerah terhadap
Kesejahteraan Dayak Benuaq
L a p o r a n P e n e l i t i a n
Menjadikan Pemerintah Daerah yang Lebih
Tanggap terhadap Warga Miskin: Mengembangkan
Indikator dan Alat untuk Mendukung Pembangunan
Perikehidupan yang Berkelanjutan dalam
Desentralisasi
Michaela Haug


Kemiskinan dan Desentralisasi
di Kutai Barat
Dampak Otonomi Daerah terhadap
Kesejahteraan Dayak Benuaq
Menjadikan Pemerintah Daerah yang Lebih Tanggap terhadap
Warga Miskin: Mengembangkan Indikator dan Alat untuk
Mendukung Pembangunan Perikehidupan yang Berkelanjutan
dalam Desentralisasi

L a p o r a n P e n e l i t i a n
Michaela Haug

Menjadikan Pemerintah Daerah yang Lebih Tanggap terhadap Warga Miskin: Mengembangkan
Indikator dan Alat untuk Mendukung Pembangunan Perikehidupan yang Berkelanjutan dalam
Desentralisasi.
Sistem pemantauan kemiskinan yang diuraikan dalam panduan ini dikembangkan oleh
Tim Penyusun bersama dengan Tim Pemantau dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Model kemiskinan yang digunakan sebagai dasar diciptakan oleh seluruh tim proyek (Proyek
Kemiskinan & Desentralisasi CIFOR-BMZ).

© Hak Cipta 2007 CIFOR.
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, menyimpan dalam sistem penyimpan data,
atau menyebarkan bagian mana pun dari dokumen ini dalam bentuk atau alat apa pun (elektronik, mekanis,
fotokopi, rekaman atau lainnya), tanpa izin sebelumnya dari penerbit.
ISBN 978-979-1412-46-9
48p
Michaela Haug.
Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Dayak
Benuaq. Laporan Penelitian. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007.
Photos by Michaela Haug
Diterbitkan oleh Center for International Forestry Research
Jl. CIFOR, Situ Gede, Bogor Barat 16115, Indonesia
Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100
E-mail: [email protected]
Website: http://www.cifor.cgiar.org

Daftar Isi










Akronim dan Singkatan
iv
Ucapan Terima Kasih
vi
Ringkasan Eksekutif
vii
1. Pengantar
1

1.1 Tujuan Penelitian
1

1.2 Kerangka Teoretis
4

1.3 Metode
5

2. Kerangka Daerah
7

2.1 Lokasi Penelitian
7

2.2 Dayak Benuaq
11
3. Studi Kasus
13

3.1 Persepsi Kemiskinan Masyarakat Dayak Benuaq
13

3.2 Perubahan dan Hubungan Sebab Akibatnya
21

3.3 Kecenderungan Umum dan Kecenderungan Khusus
33

3.4 Perubahan-perubahan Terkini
35
4. Kesimpulan
38
5. Rekomendasi
41
Daftar Pustaka
44
Catatan Akhir
45
L a p o r a n
P e n e l i t i a n
iii

Akronim,
Singkatan, dan glosari
adat
adat istiadat, termasuk hukum tradisional
Askes Gakin
Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin
B.B.
Bahasa Benuaq
BIOMA
Yayasan Biosfer Manusia (LSM lokal)
BKKBN
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKM
Bantuan Khusus Murid
BKPS-BBM
Bantuan Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak
BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(Kementerian Negara Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman)
BPK
Badan Perwakilan Kampung
BPS
Badan Pusat Statistik
BTL
Bantuan Tunai Langsung
CARE Indonesia
Kantor CARE International di Indonesia
CIFOR
Center for International Forestry Research (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional
CSF
Center for Social Forestry (Pusat Kehutanan Sosial)
DPM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
e.g.
sebagai contoh
emic
persepsi budaya yang spesifik
etc.
dan lain-lain, dll.
GDP
Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto – PDB)
GN-OTA
Gerakan National Orang Tua Asuh
GSM
Gerakan Sendawar Makmur
HDI
Human Development Index (UNDP) – Indeks Pembangunan Manusia yang

dikembangkan UNDP (United Nations Development Programme)
HPH
Hak Pengusahaan Hutan
HPHH
Hak Pemungutan Hasil Hutan
HPI
Human Poverty Index (UNDP) – Indeks Kemiskinan Manusia yang dikembangkan

UNDP (United Nations Development Programme)
IPPK
Ijin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu
IUPHHK
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
JPS
Jaring Pengaman Sosial
Kehati
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (salah satu LSM Indonesia)
kk
Kepala Keluarga
km
kilometer
M.A.
Master of Arts (salah satu gelar sarjana strata 2)
NGO
nongovernmental organisation, di Indonesia sering dipahami sebagai

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
M i c h a e l a H a u g
iv

NESP
nested spheres of poverty (lingkaran kemiskinan bertingkat)
No.
Nomor
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi bagi kerjasama

ekonomi dan pembangunan)
p.
halaman buku
P2D
Program Pengembangan Prasarana
p.a.
per annum (per tahun)
PhD / Ph.D.
Doctor of Philosophy (gelar Sarjana Strata 3)
PKPS-BBM
Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
Posyandu
Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu
pp.
halaman buku
PT ASKES
PT Asuransi Kesehatan Indonesia
PT KEM
PT Kelian Equatorial Mining
Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat
Puti Jaji
salah satu LSM setempat di Kalimantan Timur
Raskin
Beras Miskin
Rp
Rupiah
SHK
Yayasan Sistem Hutan Kerakyatan (salah satu LSM yang giat di Kutai Barat)
SK
Surat Keputusan
SLA
Sustainable Livelihood Approach (Pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan
SLTA
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SoSek
Sosial Ekonomi
SUSEDA
Survey Sosial Ekonomi Daerah
SWB
subjective wellbeing (kesejahteraan subyektif)
UN
United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa – PBB)
UNDP
United Nations Development Programme (Program Pembangunan PBB)
US$
Dolar Amerika
USA
Amerika Serikat
UU
Undang-undang
VCD
Video Compact Disk
Yayasan Anum Lio Salah satu LSM setempat di Kalimantan Timur yang sebelumnya bernama

Rio Tinto Foundation
L a p o r a n
P e n e l i t i a n
v

Ucapan Terima Kasih
Laporan ini merangkum berbagai temuan penting dalam penelitian untuk disertasi S3
saya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Proyek Kemiskinan dan Desentralisasi
CIFOR-BMZ: Making Local Government More Responsive to the Poor: Developing Indicators
and Tools to Support Sustainable Livelihood under Decentralisation
(Menjadikan Pemerintah
Daerah yang Lebih Tanggap terhadap Warga Miskin: Mengembangkan Indikator dan Alat
untuk Mendukung Pembangunan Perikehidupan yang Berkelanjutan dalam Desentralisasi).
Penelitian ini didanai proyek CIFOR-BMZ dan terselenggara berkat kerja sama erat antara
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Tim Proyek CIFOR-BMZ, Freiburg University, dan
berbagai pihak yang penuh dukungan di Kutai Barat.
Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Stefan Seitz dan Michel Becker
atas bimbingannya untuk disertasi S3 saya yang akan datang.
Di Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kutai
Barat, khususnya Bupati Rama A. Asia, Encik Mugnidin, Fredrick Ellia, Paulus Matius,
Silas Sinan, dan Yuvinus Nyintih. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada
Agung Sarjono dan anggota UPT Perhutanan Sosial Universitas Mulawarman Samarinda,
anggota LSM Puti Jaji, BIOMA, dan SHK juga Oliver Venz, Cathrin Bullinger, Brigita
Edna, Richard Payne, dan Benjamin atas berbagai masukannya. Saya juga mengucapkan
terima kasih kepada masyarakat Engkuni Pasek, Jontai, dan Muara Nayan atas keramahan
dan kesabarannya. Beberapa perwakilan warga yang membantu kegiatan lapangan yang
dapat saya sebut di sini antara lain Itaq David dan Kakah David, Itaq Nelly dan Kakah
Nelly, Tinen Nelly dan Taman Nelly, dan Tinen Sur dan Taman Sur. Saya mendapatkan
pengalaman yang menyenangkan selama tinggal di ketiga kampung penelitian karena saya
diterima dengan baik dan didukung warga.
Di CIFOR, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Proyek Kemiskinan
dan Desentralisasi, antara lain Lini Wollenberg, Moira Moeliono, Godwin Limberg,
Ramses Iwan, Wil de Jong, Peter Cronkelton, Kristen Evans, Rolando Haches, Dante
Fuentes, Marco Antonio Albornoz, dan khususnya Christian Gönner dan Ade Cahyat atas
dukungannya yang besar dan panduan dan dorongannya yang bernilai selama penelitian
ini. Masih di CIFOR, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rita Rahmawati,
Dina Hubudin, Charlotte Soeria, Sonya Dewi, Atie Puntodewo, dan Yuan Oktafian. Terima
kasih saya juga untuk editor konsultan Guy Manners dan penterjemah Sugeng Hariyanto.
Terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada Sabine dan Norbert Haug, Hildegard
dan Gustav Pribbernow, serta Ursula Zarth dan Bison atas dukungan pribadinya yang tak
ada habisnya.
M i c h a e l a H a u g
vi

Ringkasan Eksekutif
Sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek CIFOR-BMZ Making Local Government More
Responsive to the Poor: Developing Indicators and Tools to Support Sustainable Livelihood
under Decentralisation
(Menjadikan Pemerintah Daerah yang Lebih Tanggap terhadap
Warga Miskin: Mengembangkan Indikator dan Alat untuk Mendukung Pembangunan
Perikehidupan yang Berkelanjutan dalam Desentralisasi), tujuan utama penelitian ini
adalah mengungkap dampak otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Dayak
Benuaq di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Penelitian ini menyajikan persepsi masyarakat
Dayak Benuaq tentang kemiskinan, mendokumentasikan perubahan yang terjadi setelah
desentralisasi, dan menjelaskan hubungan sebab akibat di balik proses-proses yang sedang
berlangsung.
Masyarakat Dayak Benuaq memiliki kesamaan pemahaman tentang kemiskinan yang
sebagian besar didasarkan pada situasi ekonomi rumah tangga. Umumnya, warga dianggap
miskin jika mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan,
dan pakaian. Selain itu, masyarakat Dayak Benuaq memiliki konsep kehidupan yang baik
(bolupm bueq) dan kehidupan yang buruk (bolupm daat), yang meliputi berbagai aspek
ekonomi, sosial, politik, fisik, dan emosional. Konsep setempat ini sangat mirip dengan
konsep kesejahteraan (wellbeing) dan kesengsaraan (illbeing).
Desentralisasi tampak jelas memiliki sejumlah dampak positif terhadap kehidupan warga
Dayak Benuaq. Pembentukan kabupaten baru Kutai Barat meningkatkan partisipasi politik
dan hak menentukan nasib sendiri dari kelompok suku yang sebelumnya terpinggirkan
ini. Sekarang Benuaq merupakan kelompok mayoritas dalam pemerintah kabupaten Kutai
Barat. Dengan otonomi daerah, infrastruktur dan pelayanan pemerintah di berbagai sektor
meningkat dan peluang-peluang ekonomi baru tumbuh.
Tetapi perbaikan dan peluang ini belum dapat dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan
data resmi kemiskinan menunjukkan adanya stagnasi kemiskinan pada tingkat yang lebih
tinggi daripada sebelum era desentralisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
kesenjangan dalam kampung meningkat secara dramatis karena penyebaran manfaat yang
tidak merata. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah memang terlihat di
tingkat kampung, tetapi program ini sering tidak memenuhi harapan pejabat pemerintah
daerah dan warga karena lemahnya implementasi dan mekanisme kontrol. Yang paling
terasa negatif adalah dampak desentralisasi pada lingkungan alam dan sosial. Konflik antar
warga, dan antara warga dengan perusahaan, meningkat sejak desentralisasi. Kebanyakan
konflik ini dipicu oleh masalah lahan dan sumber daya alam yang semakin tinggi nilainya.
Banyak konflik yang diperparah dengan tumbuhnya kecenderungan ke arah kepemilikan
individual dan melemahnya mekanisme penyelesaian konflik tradisional. Pengambilan
sumber daya alam melalui kegiatan penebangan dan pertambangan batubara di Kutai Barat
L a p o r a n
P e n e l i t i a n
vii

M i c h a e l a H a u g
viii
menyebabkan turunnya mutu air sungai dan hutan. Longgarnya kendali dan pengawasan
pemerintah daerah terhadap kegiatan perusahaan pertambangan, penebangan, dan
perkebunan kelapa sawit semakin memperburuk dampak negatif kegiatan sektor tersebut
terhadap lingkungan alam dan sosial.
Kondisi ekonomi kebanyakan rumah tangga semakin buruk. Harga-harga meningkat
tajam setelah subsidi BBM dihentikan pada bulan Oktober 2005. Resentralisasi wewenang
pengelolaan hutan ke pemerintah pusat dan kendali terhadap pembalakan liar yang kian
diperketat juga menurunkan kondisi ekonomi ini. Peningkatan kekayaan material umumnya
hanya bersifat jangka pendek. Pendapatan tunai yang tinggi dari sektor kayu umumnya
tidak digunakan untuk menjamin penghidupan melalui investasi jangka panjang. Saat ini,
masyarakat kembali mengandalkan strategi mata pencaharian alternatif, seperti rotan dan
karet. Selain itu, banyak warga menyatakan harapannya bahwa setelah booming kayu, segera
ada perusahaan yang membuka kegiatan tambang batubara agar mereka bisa memperoleh
pembayaran ganti rugi atau kompensasi.
Dengan demikian, kendati desentralisasi di Kutai Barat menciptakan sejumlah peluang
baru, hal tersebut disertai dengan ongkos sektor lingkungan sosial dan alam yang tinggi.
Penggunaan peluang politik dan ekonomi baru yang tidak berimbang dan pengambilan
sumber daya alam secara besar-besaran yang pada akhirnya dapat menciptakan kerentanan
kehidupan masyarakat Dayak Benuaq dan mengancam keberlangsungan lingkungan dan
sosial, kecuali jika pemerintah daerah segera mengambil tindakan. Tindakan penanggulangan
Pemerintah Daerah harus mencakup perbaikan implementasi program penanggulangan
kemiskinan, rencana pembangunan jangka panjang yang berdasarkan pada pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan, dan kendali yang lebih ketat terhadap perusahaan-
perusahaan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan manfaatnya bagi
masyarakat.