PARIWISATA INDONESIA Indonesian Tourism

Text-only Preview

PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN INDONESIA
SEMINAR PERSPEKTIF HIBUA LAMO MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH
HALMAHERA UTARA, 23 APRIL 2007

Disajikan oleh
HARRY WALUYO

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN & PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA


Beberapa Pengertian
Wisata: perjalanan seseorang/ kelompok ke
destinasi wisata (travel)
Pariwisata: usaha jasa pelayanan yang
melayani keperluan perjalanan seseorang/
kelompok ke destinasi wisata (tourism/ travel
industry)

Kepariwisataan: segala sesuatu yang berkaitan
dengan pariwisata pada tataran makro
(IPOLEKSOSBUDHANKAM) (tourism)

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA
(1/3)
Kewajiban Pemerintah
• Melakukan perlindungan terhadap wisatawan dan pemberian
kemudahan dalam penyediaan informasi.
• Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan
kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi,
sosial, dan budaya.
• Kebijakan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
• Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam
rangkaian: (a) penghormatan, perlindungan, pemeliharaan terhadap
warisan kekayaan seni, arkeologi, budaya, monumen, tempat suci,
museum, tempat bersejarah; (b) kelangsungan hidup dan
berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional dan seni rakyat.
• Menjaga kelestarian lingkungan alam, dalam perspektif
pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkelanjutan dan
berkesinambungan.

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA
(2/3)
Kewajiban & Hak UsahaPariwisata
1. Kewajiban
(a) Memberikan informasi yang obyektif tentang tempat-tempat tujuan
dan kondisi perjalanan kepada wisatawan.
(b) Memperhatikan keamanan, keselamatan, dan mengusahakan
adanya sistem asuransi bagi wisatawan.
(c) Harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan
terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar.
2. Hak
(a) Pajak-pajak dan beban-beban khusus yang memberatkan bagi
industri pariwisata serta merugikan dalam persaingan harus
dihapuskan atau diperbaiki secara bertahap (menjadi kewajiban
pemerintah).
(b) Pengusaha dan penanam modal terutama dari kalangan
perusahaan kecil dan menengah berhak mendapat kemudahan
akses memasuki sektor pariwisata.

KODE ETIK PARIWISATA DUNIA
(3/3)
Kewajiban & Hak Masyarakat
1. Kewajiban
Harus belajar untuk mengerti dan menghormati para wisatawan yang
mengunjungi mereka.
2. Hak (menjadi Kewajiban Pemerintah)
(a) Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan
kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis,
sosial dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam
menciptakan lapangan pekerjaan.
(b) Wisata alam dan wisata eko sebagai bentuk kegiatan parwisata
dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan, apabila dikelola
dengan menghormati lingkungan alam dan melibatkan penduduk
setempat.

KEPARIWISATAAN BERBASIS
MASYARAKAT
(Community based Tourism)
Masyarakat adalah subyek sekaligus tujuan
pembangunan
Masyarakat adalah kekuatan inti pembangunan
Kepariwisataan dari, oleh, dan untuk Masyarakat.

KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN
(Sustainable Tourism)
Alam dan budaya adalah modal kepariwisataan
yang harus dilestarikan (dilindungi,
dikembangkan, dan dimanfaatkan)

Menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan
dengan kewajiban melestarikan alam dan budaya
agar tidak rusak.


PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
BERWAWASAN BUDAYA
Pembangunan kepariwisataan yang menggunakan
kebudayaan secara holistik, baik sebagai acuan dasar
maupun sebagai tujuan.

Dalam hal ini, kepariwisataan berfungsi sebagai alat
untuk melestarikan kebudayaan dan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
.

KEPARIWISATAAN BUKAN TUJUAN,
MELAINKAN ALAT
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
Tujuan pembangunan kepariwisataan
adalah mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH (RPJM)
BAB XVII PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR
NONMIGAS
• Tahun 2009, target perolehan devisa 10 miliar USD dan
wisman 10 juta kunjungan.
• Arah Kebijakan (peningkatan efektivitas kelembagaan
promosi pariwisata, pengembangan kualitas produk
terutama wisata bahari dengan tetap memperhatikan
pembangunan berkelanjutan, harmonisasi dan simplifikasi
perangkat peraturan yang terkait untuk mendukung
pengembangan pariwisata, dan optimalisasi dan
sinkronisasi pengelolaan jasa pelayanan pariwisata yang
melibatkan lebih dari satu moda transportasi.

Document Outline

  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ
  • ÿ