PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (KEWIRAAN NASIONAL)

Text-only Preview





PEND
N ID
I I
D K
I A
K N
N K
E
K WAR
A GANE
N GAR
A A
R AN
(KEWIRAAN NASIONAL)

EDISI REVISI



BUTIR-BUTIR BAHAN DISKUSI

Untuk Mahasiswa Strata Satu di Lingkungan
Universitas Suryakancana Cianjur






Disusun Oleh :
Drs. DJUNAEDI SAJIDIMAN, MM, M.Pd.




UNIV
I ER
E S
R IT
I AS
A SU
S RY
R AK
A AN
A C
N AN
A A
A
CIAN
A J
N UR
-20
2 11
1 -
KATA PENGANTAR



Sesuai dengan tugas untuk memberikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
(dh. Kewiraan Nasional) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan
Fakultas Pertanian Universitas Suryakancana Cianjur, penulis mencoba membuat ikhti-
sar berupa butir-butir bahan diskusi untuk memudahkan para mahasiswa strata satu
berdiskusi pada waktu perkuliahan.
Bahannya diambil dari berbagai buku sumber dan bahan pendukung lainnya,
mengacu pada Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang
Rambu-rambu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang
termasuk di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan.
Diktat ini adalah hasil revisi dari yang penulis susun tahun 2007, isinya dikoreksi
dan ditambah dengan perkembangan baru pasca Pemilu dan Pilpres tahun 2009, serta
disesuaikan pula dengan buku-buku tentang pendidikan kewarganegaraan yang terbit
mutakhir.
Untuk pengayaan dan pendalaman materi, para mahasiswa dianjurkan untuk
mempelajari lebih lanjut buku-buku yang penulis pergunakan, yang dicantumkan juga
dalam daftar kepustakaan.
Semoga kiranya bermanfaat.

Cianjur, Januari 2011.
Penulis


i

DAFTAR ISI
Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

BAB II. KEWARGANEGARAAN .................................................................. 5

BAB III. IDENTITAS NASIONAL INDONESIA .......................................... 20

BAB IV. HAK ASASI MANUSIA ………………………………………….. 25

BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ............................... 44

BAB VI. BELA NEGARA …………………………………………………... 49

BAB VII. DEMOKRASI ……………………………………………………... 61

BAB VIII. WAWASAN NUSANTARA ……………………………………..... 86

BAB IX. KETAHANAN NASIONAL ………………………………………. 97

BAB X. POLITIK STRATEGI NASIONAL ………………………………. 106

BAB XI. OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI ....................... 113

BAB XII. MASYARAKAT MADANI ................................................................ 125

BAB XIII. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH.. 132

DAFTAR KEPUSTAKAAN ................................................................................ 142


-djuns-










ii

BAB I
PENDAHULUAN


Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi atau yang di lingkungan Uni-
versitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur masih memakai istilah lama, yaitu Pendidikan
Kewiraan, berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departe-
men Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang
Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di
Perguruan Tinggi.

Adapun kurikulum untuk Perguruan Tinggi (PT) terdiri dari : Kurikulum Inti dan Kuri-
kulum Instansional. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang
harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang
berlaku secara nasional, meliputi : 1. Kelompok MPK (Matakuliah Pengembangan
Kepribadian), 2. Kelompok MKK (Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan), 3. Kelom-
pok MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya), 4. Kelompok MPB (Matakuliah Perilaku
Berkarya), dan 5. Kelompok MBB (Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat). Se-
dangkan kurikulum instansional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang
merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelom-
pok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan ling-
kungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Khusus kelompok MPK dapat dijelaskan : 1. Kelompok bahan kajian dan mata pela-
jaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mem-
punyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, 2. Bertujuan pengayaan
wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan, 3. Wajib diberikan
dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi, yang terdiri atas : Ke-
lompok MPK Kurikulum Inti : a. Pendidikan Pancasila, b. Pendidikan Agama, dan c.
Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun Kelompok MPK Kurikulum Instansional : a.
Bahasa Indonesia, b. Bahasa Inggris, c. Ilmu Budaya Dasar, d. Ilmu Sosial Dasar, e.
Ilmu Alamiah Dasar, f. Ilmu Filsafat, dan g. Olahraga, dll.


A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN KOMPETENSI

Visi, misi, tujuan, dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan mengacu pada visi,
misi, tujuan, dan kompetensi MPK, yaitu :

1. Visi :
Menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam
mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya.

2. Misi :
Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebuda-
yaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu penge-
tahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab
kemanusiaan.

3. Tujuan :
Mempersiapkan mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan bermasyarakat
dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota
keluarga yang bahagia, serta menjadi warga negara yang berkesadaran kebang-
saan yang tinggi dan bertanggung kawab kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

4. Kompetensi :
Menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpan-
dangan luas sebagai manusia intelektual, yaitu :
a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap
yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali masalah
hidup dan kesejahteraan, serta cara-cara pemecahannya;
c. Mengantarkan mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa
sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan
Indonesia.
B. METODOLOGI PEMBELAJARAN

1. Pendekatan :

Menempatkan mahasiswa sebagai subyek pendidikan, mitra dalam proses pem-
belajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara.

2. Metode Proses Pembelajaran :
Pembahasan secara kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui
dialog yang bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran substansi dasar
kajian.

3. Bentuk Aktivitas Proses Pembelajaran :
Kuliah tatap muka, ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, penugasan mandiri,
seminar kecil, dan evaluasi proses belajar.

4. Motivasi :
Menumbuhkan kesadaran bahwa proses belajar mengembangkan kepribadian
merupakan kebutuhan hidup.


C. DASAR SUBSTANSI KAJIAN (POKOK BAHASAN)

1. Pendahuluan.
2. Kewarganegaraan.
3. Identitas Nasional Indonesia.
4. Hak Asasi Manusia.
5. Hak dan Kewajiban Warga Negara.
6. Bela Negara.
7. Demokrasi.
8. Wawasan Nusantara.
9. Ketahanan Nasional.

10. Politik Strategi Nasional.
11. Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Masyarakat Madani.
13. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.
D. KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan substansi kajian tersebut di atas, maka rumusan kompetensi ril yang
hendak dituju oleh Pendidikan Kewarganegaraan menurut Hamdan Mansoer
(2005) adalah agar manusia Indonesia :
1. Menjadi warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan bernegara.
2. Menjadi warga negara yang komit terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan
demokrasi, serta berpikir kritis terhadap permasalahannya.
3. Berpartisipasi dalam hal :
a. Upaya menghentikan budaya kekerasan dengan damai dan menghormati
supremasi hukum;
b. Menyelesaikan konflik dalam masyarakat dilandasi sistem nilai Pancasila
yang universal.
4. Berkontribusi terhadap berbagai persoalan dalam kebijakan publik.
5. Memiliki pengertian internasional tentang civil society (masyarakat madani),
menjadi warga negara yang kosmopolit.

















BAB II
KEWARGANEGARAAN


A. WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan :


Warga Negara = Warga + Negara
Warga = anggota, peserta;
Negara = organisasi bangsa, atau organisasi kekuasaan suatu bangsa.

Jadi, warga negara = anggota, peserta, atau warga dari suatu organisasi bangsa.
Istilah warga negara dalam bahasa Inggris adalah citizen yang mempunyai arti :
1. Warga negara, 2. Petunjuk dari sebuah kota, 3. Sesama warga negara, sesama
penduduk, orang se-tanah air, 4. Bawahan atau kawula, 5. Anggota dari suatu
komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

Dengan demikian kewarganegaraan (citizenship), berarti keanggotaan yang me-
nunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Adapun
istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis :
(1) Dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga
negara dengan negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Tanda
adanya ikatan hukum dimaksud misalnya ada akte kelahiran, surat per-
nyataan bukti kewarganegaraa, kartu keluarga, kartu tanda penduduk,
akte perkawinan, dll.
(2) Dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan
emosional (perasaan), ikatan keturunan (darah), ikatan nasib, ikatan
sejarah, dan ikatan tanah air. Ikatan-ikatan ini lahir dari penghayatan
warga negara bersangkutan.
b. Kewarganagaraan dalam Arti Formal dan Material :
(1) Dalam arti formal, menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam
sistem hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik;
(2) Dalam arti material, menunjuk pada akibat hukum dari status kewarga-

negaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban.

Dengan memiliki status sebagai warga negara, orang mempunyai hubungan
dengan negara yang tercermin dalam hak dan kewajiban. Pada zaman penjajah-
an Belanda dipakai istilah kawula, menunjukkan hubungan warga yang tidak
sederajat dengan negara.

Beda antara istilah rakyat, penduduk, dan warga negara :
a. Rakyat :
Merupakan konsep politis, menunjuk pada orang-orang yang berada di
bawah satu pemerintahan, dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat
umumnya dilawankan dengan istilah penguasa/pemerintah.
b. Penduduk :
Orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara. Penduduk di
Indonesia terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing atau
Warga Negara Asing (WNA). Terdapat juga yang nonpenduduk, yaitu
orang-orang yang tinggal di Indonesia untuk sementara, misalnya turis asing.
c. Warga Negara :
Penduduk yang secara resmi menjadi anggota/warga suatu negara. Atau
warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara bersangkutan.

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :


WARGA NEGARA (WNI)


PENDUDUK

ORANG YANG ORANG ASING (WNA)
BERADA DI
WILAYAH NEGARA


BUKAN
PENDUDUK


Sementara itu pengertian kewarganegaraan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah segala hal ikhwal yang
berhubungan dengan warga negara. Dan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang
asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan.

2. Penentuan Warga Negara :

Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga
negara. Dalam menentukan kewarganegaraan dikenal dua aspek, yaitu aspek
kelahiran dan aspek perkawinan.

a. Aspek Kelahiran :
(1) Asas Ius Soli (Law of The Soil) :
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara
tempat kelahiran. Di Indonesia diberlakukan terbatas bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU 62/1958,
dan sekarang UU 12/2006).
(2) Asas Ius Sanguinis (Law of The Blood) :
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan darah/
keturunan.

b. Aspek Perkawinan :
(1) Asas Persamaan Hukum :
Suami-istri adalah satu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari ma-
syarakat. Dengan demikian status kewarganegaraannya sama.
(2) Asas Persamaan Derajat :
Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan
suami-istri. Masing-masing memiliki hak yang sama dalam menentukan
kewarganegaraannya. Jadi, suami-istri bisa berbeda kewarganegeraan
seperti sebelum mereka melakukan perkawinan.

Dalam UU 12/2006 dikenal pula :
(1) Asas Kewarganegaraan Tunggal, yaitu asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang;