Seminar Nasional Pengelolaan DAS 2012

Text-only Preview

RUMUSAN
SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN DAS TAHUN 2012
"Membangun Keterpaduan Para Pihak dalam Pengelolaan DAS"
31 Oktober 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memperhatikan arahan Menteri Kehutanan, keynote speech Ketua Forum DAS, presentasi dan hasil
diskusi seminar dengan ini secara umum disampaikan rumusan sebagai berikut:
1. Bahwa awal peradaban manusia dimulai dari Sungai, oleh karena itu Daerah Aliran Sunai (DAS)
harus dikelola dengan benar, yaitu melakukan pembangunan berbasis ekosistem (ekosentris)
dan tidak hanya menekankan kepada pembangunan yang bersifat anthroposentris.
2. Dalam suasana memperingati hari Sumpah Pemuda ini tidaklah berlebihan apabila keterpaduan
dalam Pengelolaan DAS menjadi ikrar kita, yaitu "Membangun Keterpaduan Para Pihak dalam
Pengelolaan DAS". Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah no. 37 tanggal 1 Maret 2012
tentang Pengelolaan DAS dan launching PP 37 tahun 2012 pada Rapat Kerja Nasional
Pengelolaan DAS yang pertama tanggal 23 Mei 2012 di Istana Wakil Presiden RI, maka sudah
sangat pantas apabila tahun 2012 dicanangkan menjadi Tahun Pengelolaan DAS.
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 menyediakan kerangka landasan pengelolaan DAS
yang akan diimplementasikan melalui penerbitan Keputusan Presiden tentang Penetapan
Klasifikasi DAS dan penerbitan 9 (sembilan) Peraturan Menteri. Peraturan-peraturan tersebut
sedang dalam proses penyusunan dan segera diselesaikan. PP 37 tahun 2012 tersebut tidak akan
ada artinya bila tidak didukung oleh sektor-sektor pembangunan lainnya dan Pemerintah
Daerah.
4. Dukungan para pihak dalam implementasi PP 37 antara lain : Menyusun Rencana Pengelolaan
seluruh DAS , melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan
DAS, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi dan mempertegas
peran Forum DAS sehingga dapat melakukan tugas untuk membantu Gubernur dan
Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS.
5. Pengelolaan DAS yang didasarkan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang telah disusun secara
partisipatif oleh pemangku kepentingan akan menghasilkan penurunan banjir, erosi, tanah
longsor dan kekeringan, meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi nasional, meningkatkan
keanekaragaman hayati dan tambatan karbon sehingga akan mempercepat pencapaian
millineum develepment goals (MDGs).
6. BAPPEDA agar memanfaatkan Sistem Standar Operasional Prosedur (SSOP) DAS untuk membuat
rencana dan upaya memperkecil resiko menghadapi Banjir, tanah longsor dan kekeringan serta
mempedomani Peta lahan kritis Indonesia per kabupaten dalam membuat rencana dan
implementasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
7. Dalam penanganan DAS secara utuh dari hulu sampai hilir perlu pananganan aspek biofisik,
teknologi dan kegiatan manusia secara seimbang. Untuk itu diperlukan model hidrology
pengelolaan DAS yang handal sebagai alat untuk menganalisis, mengidentifiksi permasalahan
dan menentukan solusi yang tepat pada tempat yang tepat.
8. Pengelolaan DAS Terpadu memerlukan kontribusi semua pemangku kepentingan antara lain
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pemecahan masalah DAS yang semakin kompleks
dari hulu sampai hilir.
9. Untuk menanggulangi keterbatasan dana pemerintah, meningkatkan kesadaran, kepedulian dan
partisipasi para pihak dalam melestarikan DAS, maka salah satu alternatifnya adalah

implementasi skema pembayaran jasa lingkungan DAS yang pemanfaat jasa ligkungan atau
sumber daya alam DAS memberikan kontribusi dana untuk melestarikan DAS itu sendiri.
10. Perlu dilakukan review peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengelolaan DAS yang
mengandung konflik dan multi-interpretasi


Jakarta, 31 Oktober 2012
Tim Perumus
1. Prof Naik Sinukaban
2. Dr. Saeful Rachman
3. Dr. Syaiful Anwar